Alasan Tunjangan Sertivikasi Guru Dihapus - Hallo sahabat pintar, pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi mengenai tunjangan sertivikasi guru yang akan di hapus. simak penjelasan berikut ini.
Setiap guru yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai pendidik atau menjadi guru ASN, mereka berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru.
Saat ini terdengar beberapa desas desus mengenai tunjangan sertifikasi guru, ini merupakan salah satu hal yang krusial bagi seorang guru. Dimana Tunjangan guru itu terdiri dari beberapa jenis tunjangan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Tunjangan Sertifikasi Guru diberikan kepada seorang guru yang lulus dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Guru atau disebut juga dengan PPG. Tunjangan sertifikasi guru ini diatur dalam Undang- Undang Guru dan Dosen, dimana Guru dan Dosen memiliki hak untuk mendapatkan sebuah tunjangan.
Kemudian benarkan tunjangan tersebut akan dihapuskan? Yuk simak penjelasan Menteri Pendidikan selengkapnya.
Tunjangan Sertifikasi Guru Segera Dihapus? Ini Jawaban Menteri Keuangan
Salam dan bahagia pembaca. Sahabat Yok Guru (Yoru Media), pada kesempatan kali ini Admin ingin membagikan informasi tentang Tunjangan Sertifikasi Guru Segera Dihapus? Ini Jawaban Menteri Keuangan.
Saat ini terdengar beberapa desas desus mengenai tunjangan sertifikasi guru, ini merupakan salah satu hal yang krusial bagi seorang guru. Dimana Tunjangan guru itu terdiri dari beberapa jenis tunjangan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Tunjangan Sertifikasi Guru diberikan kepada seorang guru yang lulus dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Guru atau disebut juga dengan PPG. Tunjangan sertifikasi guru ini diatur dalam Undang- Undang Guru dan Dosen, dimana Guru dan Dosen memiliki hak untuk mendapatkan sebuah tunjangan.
Kemudian benarkan tunjangan tersebut akan dihapuskan? Yuk simak penjelasan Menteri Pendidikan selengkapnya.
Pada Senin, 30 Mei 2022 Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani membacakan pidatonya yang membahas mengenai anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang dimaksud dalam pidato tersebut yaitu mengenai pengadaan beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar dan Tunjangan Sertifikasi Guru yang dibahas dalam salah satu sidang kabinet terbatas.
“Di dalam sidang kabinet terbatas, bersama Bapak Presiden, wakil Presiden dan para Menteri. Membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023,” ujar Sri Mulyani.
Dilajutkan Sri Mulyani mengatakan, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, diperlukan proses yang panjang. Sri Mulyani juga mengatakan salah satu pembahasannya telah dilakukan dalam sidang kabinet tersebut.
“Seperti diketahui untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet,” ucap Menteri Keuangan tersebut.
Lalu, beliau juga menambahkan untuk anggarkan pendidikan direncanakan meningkat untuk anggaran tahun 2023 yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022.
Peningkatan anggaran ini mencapai sekitar Rp. 595,9 Triliun hingga Rp. 563,6 Triliun. Peningkatan anggara pendidikan ini sebagai upaya untuk mendukung berbagai kebutuhan belanja pendidikan di Indonesia.
Beberapa kebutuhan belanja pendidikan yang dimaksudkan ini adalah belanja seperti beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik diperuntukan siswa maupun mahasiswa.
“Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa,” kata Sri Mulyani. “Kartu Indonesia Pintar sebanyak 973,3 ribu akan mendapat beasiswa,”lanjutnya.
Ada pembahasan mengenai Kartu Indonesia Pintar untuk para siswa dan mahasiswa, anggaran pendidikan juga berlaku untuk para pendidik. Yaitu berkaitan dengan untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Sertifikasi Guru bagi yang telah melakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta Pengawai Negeri Sipil (PNS).
“Juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang,” ujar Sri Mulyani.
Maka tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa Anggaran belanja Menteri keuangan untuk pendidikan juga berlaku untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Sertifikasi Guru.