Jakarta - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, AHY pun menyurati Jokowi.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).
Agus Harimurti Yudhoyono mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," ungkap putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," sambungnya.
Dia lalu menjelaskan duduk perkara pengambilalihan Demokrat ini. Menurut AHY, semua ini berawal dari 10 hari yang lalu.
"Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.
AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat, serta 1 orang yang bukan kader partai.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," papar AHY.
"Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," lanjutnya.
(imk/fjp)